PEERKEMBANGAN LKM DI INDONESIA

Tugas : Review Microfinance
BAB 4
PERKEMBANGAN LKM DI INDONESIA
A. Perkembangan LKM di Zaman Penjajahan
Perkembangan LKM di Indonesia dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu, diawali dengan pendirian Hulp en Spaar Bank Der Inlandsche Bestuurs Amtenaren juga dikenal dengan bank Priyayi Purwokerto oleh Raden Aria Wirjaatmadja desember 1895.Bank itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah di Purwokerto. Modal awal dikumpulkan dari orang-orang pribumi dan eropa yang bertujuan untuk membebaskan pegawai pemerintah daerah dari cengkeraman para rentenir dan untuk memelihara semangat persaudaraan dan solidaritas diantara penduduk perkotaan.

B. Perkembangan LKM di Zaman Kemerdekaan
Perkembangan LKM di zaman kemerdekaan terdiri dari dua periode:
1. Pemerintahan Soekarno (1945-1966)
Pada masa pemerintahan Soekarno menurut Cole dan Slade terjadinya peningkatan ketergantungan pemerintah terhadap bank sentral dalam mendanai hampir semua pengeluaran anggaran pada saat itu, terutama setelah tahun 1960 mendorong terjadinya hiperinflasi yang mengikis habis kepercayaan masyrakat terhadapm nilai mata uang dan menyusutkan jumlah persediaan uang yang sebenarnya hingga kurang 4 persen dari PDB.

2. Dari awal rezim Soeharto hingga saat ini.
Salah satu keberhasilan rezim Soeharto adalah dalam pendirian system keuangan formal terutama LKM. Melalui kebijakan keuangan Soeharto, Lembaga Dana Kredit Perdesaan (LDKP) didirika selama periode 1970. LDKP merupakan istilah generik untuk beberapa jenis lembaga kredit dan simpanan kecil yang ada sesuai dengan daerah masing-masing.
Pionirnya adalah Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah yang didirikan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 1970. Pada tahun 1972 pemerintah provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat mendirikan beberapa Lembaga Keuangan non Bank yang mereka sebut sebagai lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) pada tahun 1984 Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) didirikan oleh pemerintah prvinsi Jawa Timur. Dan pemerintah propinsi Bali juga mendirikan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD).
Pada era Soeharto pemerintah RI meluncurkan program untuk mencapai kemandirian dalam produksi beras tahun1969. Pada awal tahun 1984 BRI mulai menjalankan program baru: KUPEDES(Kredit Umum Perdesaan). Pada tahun 1985 diluncurkan sebuah paket intrumen simpanan: simpanan perdesaan atau SIMPEDES dan Simpanan masyarakat Perkotaan (SIMASKOT).

C. Peta Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.
Berdasarkan tingkat formalitasnya, LKM dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk: institusi formal terdiri dari lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah dan terikat oleh peraturan dan pengawasan oleh pemerintah, contohnya bank-bank komersial: BRI unit desa dan Bank Dagang Bali; bank-bank perdesaan: BPR; lembaga-lembaga keuangan non bank: BKD, BKK, LPK, LPN, KURK, LPD. Sementara Institusi Informal terdiri dari perantara yang beroperasi diluar kerangka peraturan dan pengawasan pemerintah, contoh: koperasi(KSP dan KUD); LSM:Proyek PHBK dan Proyek Mikro Kredit; Proyek-proyek Pemerintah: Program IDT dan Program keluarga sejahtera.
Institusi semi formal yang terdiri dari lembaga-lembaga yag tidak diatur oleh otoritas perbankan, tetapi terdaftar atau memperoleh izin dari otoritas atau pemerintah daerah, contoh arisan dan penjual eceran serta pemilik toko.
D. Pengaturan LKM di Indonesia.
Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan LKM:
1. Peraturan Internal melalui tata kelola
2. Peraturan eksternal oleh dinas pengawasan.
E. Peraturan dan pengawasan untuk bank BRI unit desa, BPR, Lembaga-lembaga keuangan non bank, koperasi dan LSM.
BRI unit desa adalah sebuah divisi dalam BRI, sebuah bank komersial milik negara yang diatur oleh undang-undang perbankan dan diawasi oleh bank Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan non bank terdiri dari BKD dan LDKP, digolongkan sebagai BPR gaya lama. Contoh LDKP seperti BKK, LPN, LPK, KURK, dan LPD. Contoh LKM seperti Koperasi dan LSM diatur oleh badan lain.